Javanica Media Logo

Kepolisian MELANGGAR HAM! Misbahul Hasanah, Korban Salah Tangkap Oknum Polsek Sumberwringin Bondowoso Dipukuli, Mata Dilakban Dan Diancam Dibunuh Polisi.

0 Komentar: 14 Dilihat

Vertikal News– Misbahul Hasanah (30), warga Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwringin, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur yang menjadi korban salah tangkap polisi pada Senin (6/11/2023). Dilansir Tribun Jateng, Misbahul Hasanah diborgol, dipukuli bertubi-tubi hingga kaki dipelintir pakai batang tebu. Sungguh tindakan yang tidak mencerminkan instansi kepolisian yang mengayomi dan melindungi masyarakat.

Akibat kejadian itu misbahul mengalami rasa sakit yang luar biasa dan membuatnya harus menjalani perawatan di Puskesmas selama 3 hari. Kejadian bermula saat Misbahul yang seorang kuli bangunan ditangkap di rumahnya dari tempat kerjanya. Misbahul dituduh mencuri uang tetangganya seorang perempuan berinisial F. Misbahul bercerita, kala itu kedua tangannya langsung diborgol oleh oknum aparat kepolisian berpakaian preman tersebut. “Saya tidak tahu orang itu polisi atau bukan, moro-moro tangan saya diborgol, ayo dah ikut. Saya langsung dimasukan ke dalam mobil. Setelah di dalam mobil, mata saya ditutup menggunakan lakban dan digebukin,” katanya terhadap sejumlah awak media, Rabu (15/11/2023). Menurutnya, saat didalam mobil dua orang laki laki tersebut melontarkan pertanyaan dengan nada tinggi, mengenai keberadaan uang yang disangkakan. “Yang ditanyakan langsung oleh orang itu (red oknum polisi), di taruh di mana uangnya. Saya bilang, uang apa itu pak, saya tidak tahu pak, mereka menjawab, uang pak Hanif. Saya dipukuli lagi,” cerita Misbahul.

Mobil yang ditumpangi itu ternyata menuju ke Ke Polsek Sumber Wringin. Sesampai di Polsek Sumber Wringin, Misbahul masih dicecar pertanyaan interogatif dan bernada kasar. Malah, dia diancam akan dibunuh kalau tidak mengaku. “Ayolah pateen mon tak ngakoh (Ayo dah bunuh kalau tidak ngaku, Red: Bahasa madura), ” ucapnya seraya menirukan pembicaraan oknum polisi. Ia mengaku selama di Mapolsek Sumberwringin penyidik pun memaksanya agar memberi tahu keberadaan uang yang diduga dicuri. Bahkan mereka tidak segan memberikan pukulan bertubi tubi. “Pertama dipukul kepala, rahang, dada, dan punggung belakang,” ucap Misbahul lagi.

Setelah selesai dilakukan interogasi di Polsek Sumberwringin, Misbahul lalu dimasukan mobil untuk dibawa ke Mapolres Bondowoso. “Sampai di sana (Polres Bondowoso) bantu polisi supaya anda selamat, dimana uang itu. Saya tidak ngaku, karena benar benar tidak tahu,” katanya. Setelah itu, Misbahul mengungkapkan matanya kembali di tutup menggunakan lakban. Kemudian, dipukuli lagi oleh mereka sambil ditanyai tempat uang yang dituduhkan telah dicuri ini. “Karena mata saya di tutup, jadi saya tidak tahu siapa yang mukul. Dan kedua kaki saya dipelototi menggunakan batang pohon tebu, kayak digiling gitu,” katanya. Setelah diinterogasi secara kasar, Misbahul mengungkapkan baru diberi makan oleh penyidik, lalu dijemput keluarga dan kepala Dusun.

banner

“Setelah itu diam sejenak, kalau dibawa berobat ke Puskesmas (Sumber Wringin). Nginep di sana selama tiga hari, sangking sakitnya. Yang paling parah itu di rahang dan punggung sini dan nafas pun saya sesak,” katanya sambil menunjukan bagian punggungnya yang sakit. Setelah pengobatan selesai, kata dia, pihak Polsek Sumber Wringin mencoba memediasi dan mempertemukannya dengan pelapor berinisial F. Ternyata, orang yang dituduh mengambil uang F, bukan lah Misbahul. “Dan F meminta maaf ke saya, karena salah nuduh orang. Saat itu memang saya maafkan,” urai Misbahul.

Namun, Misbahul merasa dirugikan dengan kejadian salah tangkap yang dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum. Meskipun ganti rugi telah dipenuhi tetapi sangat tidak sebanding dengan perlakuan kasar dan tindakan semena-mena aparat kepolisian yang menyebabkan misbahul mengalami trauma mental yang cukup serius.

Setelah dikonfirmasi oleh awak media, Kapolres Bondowoso, AKBP Bimo Ariyanto mengaku akan melakukan penyidikan guna mengecek kebenaran, informasi miring yang menimpa instansinya tersebut. “Akan Saya Cek,” jawabnya melalui pesan singkat.

Perlindungan Hukum Terkait Korban Salah Tangkap Menurut KUHP

Korban salah tangkap dijamin dan dilindungi oleh Negara melui KUHP, dilansir jurnal hokum (Hatlyinsyanna Seroy, 2016) Perumusan perlindungan terhadap korban salah tangkap dimuat dalam undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal I butir 10, bab X bagian kesatu pasal 77 sampai dengan pasal 83 dan pasal 95 sampai dengan pasal 100 KUHAP.

Penyelesaian hukum terhadap korban salah tangkap atau kesalahan dalam penyidikan yang diatur dalam KUHAP adalah dengan pemberian ganti kerugian dan rehabilitasi. Mekanisme pengajuan tuntutan ganti rugi sebagaimana akibat dari penahanan yang tidak sah diatur dalam Pasal 96 KUHAP. Hal yang sama untuk pengajuan rehabilitasi sebagai akibat penahanan yang tidak sah, mekanisme pengajuannya diatur dalam Pasal 97 KUHAP. Rumusan pasal 95 dan pasal 96 KUHAP tentang ganti kerugian, belum mengatur secara lengkap baik mengenai batas waktu pengajuan tuntutan ganti kerugian, dasar pertimbangan yang diberikan atau ditolaknya tuntutan ganti kerugian maupun pihak yang bertanggung jawab membayar ganti kerugian, dilengkapi dan diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 7 sampai Pasal 11 dan

Tata cara pembayarannya diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983. Ketentuan tentang rehabilitasi di dalam KUHAP yaitu dalam Pasal 97 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3). Sebelum pasal itu definisi tentang Rehabilitasi terdapat dalam dalam Pasal 1 Butir 23 Selanjutnya sebagaimana halnya dengan ketentuan ganti kerugian.

Korban salah tangkap merupakan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis dan termasuk ke dalam kejahatan yang serius sehingga korban juga berhak menuntut penegak hukum yang telah salah tangkap secara sah karena korban telah kehilangan hak hidup, hak pemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, dan hak ilmu pengetahuan.

Negara juga bahkan bertanggung jawab terhadap korban salah tangkap karena Negara Indonesia menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia karena merupakan hak yang fundamental sehingga harus terlindungi dan terbebas dari segala bentuk ancaman maupun penyiksaan. Tanggung jawab negara terhadap korban salah tangkap diwujudkan dalam bentuk pemberian ganti rugi dan rehabilitasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya masih menimbulkan ketidakadilan bagi korban. Hal ini disebabkan karena dalam pengaturan pasal 95 dan 97 KUHAP menyatakan bahwa korban “berhak” menuntut ganti rugi maupun rehabilitasi karena salah tangkap atau salah dakwaan, di mana jika kita memaknai kata “berhak” maka pengertiannya menjadi jika tidak menuntut ganti rugi maka diperbolehkan. Padahal jelas-jelas bahwa korban salah tangkap telah mengalami pelanggaran HAM dengan dirampas kemerdekaannya secara sewenang-wenang oleh oknum kepolisian yang notabene sebagai aparat negara yang mempunyai tugas sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.

javanica media logo

Kontradiksi Times

Jurnal Demokasi

Vertikal News

Portal Hukum

Sport

Selebritis News

Agribisnis