Javanica Media Logo

Luar Biasa! Wamenkumham Eddy Hiariej Tersangka Kasus Korupsi Bisa Ikut Rapat Di DPR. Politisi Beny K Harman Protes Keras.

0 Komentar: 25 Dilihat

Komisi III DPR RI menggelar rapat kerja dengan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, diketahui Wamenkumham Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej juga turut hadir dalam rapat tersebut, padahal beliau adalah tersangka kasus korupsi gratifikasi yang ditetapkan KPK. Anggota Komisi III DPR Benny K Harman menyampaikan interupsi dan menyebut Eddy sebagai tersangka di KPK.

Rapat digelar di gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (21/11/2023). Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi III Habiburokhman. Dilansir DetikNews “Di hadapan kita ini selain Pak Menkumham ada Wamenkumham. Apa ada yang tidak tahu status beliau ini?” ujar anggota Komisi III DPR Fraksi Demokrat, Benny. Benny mengatakan status Eddy adalah tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Dia menyebut, supaya rapat kerja tak berjalan cacat, Benny meminta Eddy menjelaskan statusnya.

“Diketahui status beliau Wamenkumham ini tersangka. Ditetapkan tersangka oleh KPK,” tutur Benny. “Saya rasa supaya rapat kerja ini tidak cacat begitulah ya, apa istilah kalau bisa Wamenkumham sebelum Menkumham menjelaskan hal-hal yang ditanyakan oleh Komisi III terlebih dahulu menjelaskan statusnya ini,” sambungnya. Dia meminta status Eddy harus diperjelas. Lantaran sosoknya masih berada di luar, Benny meminta penjelasan. “Kalau tidak kami usulkan supaya yang bersangkutan tidak berada di ruangan ini. Oleh sebab itu, kami mohon agar clear dulu ya soal ini,” ujarnya.

Interupsi yang disampaikan Benny kemudian dijawab Habiburokhman. Pimpinan rapat mengatakan status Eddy tak ada relevansinya dengan rapat kali ini. “Jadi gini Pak Benny, nanti silakan Pak Benny, nanti ada kesempatan berbicara menyampaikan pendapat Pak Benny. Sementara persoalan status apa namanya rekan-rekan yang hadir saat ini tidak ada relevansinya dengan persidangan ini. Jadi kita lanjut Pak Menkumham, silakan,” ucapnya. Adapun dalam rapat siang ini, DPR RI bersama Menteri Hukum dan HAM akan membahas optimalisasi dan fungsi Kemenkumhan menjelang Pemilu 2024.

banner

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hiariej atau Eddy Hiariej, sebagai tersangka dalam kasus dugaan gratifikasi. Dilansir dari CNBC, “Mengenai penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tandatangani sekitar 2 minggu lalu,” kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di kantornya, Jakarta, Kamis (9/11/2023). Kasus ini bermula dari laporan Ketua Indonesia Police Watch, Sugeng Teguh Santoso, kepada KPK. Sugeng melaporkan Eddy Hiariej atas tuduhan menerima gratifikasi sebesar Rp 7 miliar dari pengusaha sekaligus pemilik PT Citra Lampia Mandiri, Helmut Hermawan. Terlepas dari kasus itu, Eddy Hiariej sebagai pejabat negara berkewajiban untuk mengungkapkan harta kekayaannya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Dari data tersebut, terungkap bahwa total harta kekayaan Eddy Hiariej setelah dikurangi utang Rp 5,44 miliar mencapai Rp 20,69 miliar. Hartanya terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp 23 miliar. Selain properti, Eddy juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin, termasuk mobil Honda Odyssey tahun 2014 senilai Rp 314 juta, mobil Mini Cooper 5 Door A/T tahun 2015 senilai Rp 468 jura, dan mobil Jeep Cherokee Limited tahun 2014 senilai Rp 428 juta. Selanjutnya, ia juga mencantumkan kas dan setara kas senilai Rp 1,93 miliar.

Rekam Jejak Eddy Hiariej

Edward Omar Sharif Hiariej merupakan Wamenkumham yang dilantik Presiden Joko Widodo saat perombakan menteri pada 23 Desember 2020 untuk bergabung di Kabinet Indonesia Maju Periode 2020-2024. Dilansir BBC News, Eddy Hiariej merupakan Professor atau Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di almamaternya, Universitas Gadjah Mada. Pendidikan sarjana hingga doktoralnya ia selesaikan di UGM. Eddy pernah menjadi perbincangan saat menjadi ahli dalam sidang perselisian hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Saat itu, Eddy menjadi ahli yang dihadirkan pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin. Kasus kopi sianida atau kematian Wayan Mirna Salihin juga pernah menghadirkan Eddy sebagai ahli. Eddy pun pernah mengritik UU Cipta Kerja. . Ia mengatakan bahwa UU Cipta Kerja nantinya berpotensi menjadi “macan kertas” karena tidak dilengkapi sanksi yang efektif.

javanica media logo

Kontradiksi Times

Jurnal Demokasi

Vertikal News

Portal Hukum

Sport

Selebritis News

Agribisnis